Hanoi – Vietnam, 20 Maret 2022. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 14 Maret 2022 mutakadim menanda-tangani Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Masyarakat Melalui Eksploitasi Jasa Telekomunikasi. Dengan adanya peraturan baru ini, maka peraturan sebelumnya, yaitu Regulasi Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi dicabut dan enggak berlaku lagi, karena lain sesuai dengan kondisi hukum dan dasar syariat yang berlaku. Meskipun masa kampanye Pemilu 2022 sudah menginjak berlanjut, namun Peraturan Menteri tegar sangat utama, karena minimum memecahkan sejumlah permasalahan yang sudah mulai banyak dikeluhkan makanya beberapa warga masyarakat, yaitu mulai dari adanya SMS dari Caleg tertentu dan atau berbunga Skuat Suksesnya bikin memilih Caleg tertentu dengan iming-iming imbalan uang tertentu dengan mengetik atau mengangkut pada nomer tertentu. Alias modus lain adalah dengan cara mengirimkan SMS dengan mendiskreditkan segel Caleg maupun Parpol tertentu lainnya dengan harapan buat memurukkan enggak memintal Caleg tertentu nan didiskreditkan. Tim Sukses dan atau Parpol tertentu kukuh diperbolehkan bekerjasama dengan pembentuk telekomunikasi misalnya mem-broadcast SMS nya dengan menunjukkan identitas Caleg atau Parpolnya lega fitur pengirimnya misal from XYZ, ata Parpol ABC, namun tidak diperbolehkan harap penyelenggara telekomunikasi cak bagi memperoleh identitas data konsumen telekomunikasi nan akan di-target saat broadcast. Bahwasanya umum masa ini cenderung makin perseptif dan cerdas adalah ter-hormat. Sekadar bagaimanapun pun kampanye Pemilu menggunakan jasa telekomunikasi patuh harus secara singularis diatur, karena yakni babak berusul edukasi politik pada umum sekali lagi. Sehingga jikalau terjadi pelanggaran oleh Caleg, Skuat Sukses, Parpol tertentu dan maupun oleh pihak peserta Kampanye lainnya, maka adalah hoki warga masyarakat untuk membentangkan amanat pengaduannya baik kepada BRTI ataupun langsung kepada Bawaslu dan Panwaslu. Peraturan Nayaka ini tidak hanya dolan untuk kampanye Pemilu 2022 namun, semata-mata sekali lagi kampanye Pilpres 2022 serta kampanye Pilkada. Yang juga perlu dijelaskan melalui Kenyataan Pers ini adalah, bahwasanya penetapan Ordinansi Nayaka ini sebanding sekali tak ada keefektifan kebijakan apapun dan tidak ada kaitannya dengan satu kepentingan politik apapun, karena kapan jelang Pemilu 2009 pun Peraturan Menteri yang serupa juga diterbitkan. Hanya saja memahfuzkan pangsa lingkup yang diatur privat Peraturan Menteri ini kian sreg jasa telekomunikasi yang dilakukan maka dari itu para penyusun telekomunikasi , maka sejumlah keadaan yang tidak diatur n domestik ketentuan ini begitu juga misalnya alat angkut sosial dan lain sebagainya bukan berarti tidak terserah pengaturannya. Penggunaan ki alat sosial secara umum tetap mengacu pada UU tersapu sebagai halnya misalnya UU ITE, dimana di n domestik UU ITE secara jelas diatur misalnya tidak dapat menjualbelikan dan atau mengirimkan hingga dapat diketahui adanya konten pornografi, perjudian, pencemaran merek baik, pengelabuan, SARA, penggertakan dan lain sebagainya, termuat pun jikalau ada pihak yang lain berhak yang menambah dan atau mengurangi satu situs Parpol tertentu. Beberapa peristiwa penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut Persuasi Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Cak regu Usaha Pemilu sesuai dengan qada dan qadar peraturan perundang- undangan. Pelaksana Gerakan Pemilu atau Cak regu Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud wajib didaftarkan pada Komisi Penyaringan Masyarakat, Persen Pemilihan Umum Distrik, dan/atau Komisi Penyortiran Umum Kabupaten/Ii kabupaten. Materi kampanye Peserta Pemilu menerobos Jasa Telekomunikasi aktual pesan dan/atau informasi yang meliputi visi, misi, dan acara Murid Pemilu. Waktu dan copot pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-invitasi. Pembuat Kampanye Pemilu dan/atau Tim Aksi Pemilu melewati Jasa Telekomunikasi dilarang mempersoalkan bawah negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesendirian Republik Indonesia; mengerjakan kegiatan yang membahayakan kesempurnaan Negara Wahdah Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Petatar Pemilu yang enggak; menghasut dan mengadu domba orang seorang ataupun publik; mengganggu ketertiban masyarakat; mengancam cak bagi mengamalkan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/maupun Peserta Pemilu yang lain; membawa maupun menggunakan cap gambar dan/maupun atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau prospektif maupun memberikan persen ataupun materi lainnya kepada peserta kampanye. Sepanjang waktu tenang, pelaksana Persuasi Pemilu dilarang menyebarluaskan pesan manuver yang berkiblat kepada faedah yang menguntungkan ataupun mudarat Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Manuver Pemilu dan/alias Tim Kampanye Pemilu secara tidak sekalian. Operasi Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan melewati kerjasama dengan Pelaksana Telekomunikasi yang menyediakan layanan pengangkutan pesan/konten ke banyak maksud. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Pencipta Jasa Penyiapan Konten, Penggarap Jaringan Bersirkulasi Seluler, dan/alias Penyusun Jaringan Tegar Lokal Minus Benang besi dengan Mobilitas Tekor. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rang penyampaian pesan persuasi Pemilu maka itu Peserta Pemilu kepada masyarakat dengan menggunakan susuk tulisan, celaan, bentuk, tulisan dan gambar, atau suara miring dan gambar, yang berwatak naratif, grafis, karakter, interaktif maupun tidak interaktif. Persuasi Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan layanan seperti mana diatur privat ketentuan peraturan perundang-invitasi. Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud terlazim menyediakan fasilitas untuk Pelanggan bagi mendorong penataran pesan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana diatur n domestik kanun perundang-undangan. Fasilitas sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya berupa SMS-center buat mencentang penolakan Pelanggan. Sesudah Pelanggan sebagaimana dimaksud menjorokkan penerimaan pesan kampanye Pemilu, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang melakukan pengapalan pesan persuasi Pemilu berikutnya. Pereka cipta telekomunikasi terbiasa mematuhi larangan kampanye sebagai halnya dimaksud intern pelaksanaan Kampanye Pemilu melampaui Jasa Telekomunikasi secara tak berbarengan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Penyelenggara telekomunikasi menemukenali adanya premis pelanggaran terhadap ketentuan begitu juga dimaksud, Penyelenggara telekomunikasi terbiasa melaporkan kepada BRTI dengan dokumen kepada Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Kawasan, Pengawas Pemilu Kabupaten/Ii kabupaten, Inspektur Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Alun-alun, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan menuduh ketentuan begitu juga dimaksud dan berdasarkan permintaan Badan Ahli nujum Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Peramal Pemilu Kecamatan, Supervisor Pemilu Tanah lapang, dan/ataupun Ahli nujum Pemilu Luar Distrik kepada BRTI, pembuat jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib menghentikan kerjasama dengan Pembentuk Kampanye Pemilu, Tim Propaganda Pemilu, dan/atau dengan Pencipta Jasa Penyediaan Konten. Kreator jaringan telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang memberikan data nomor Pelanggan maupun data lain yang tercalit dengan Pelanggan kepada Penggubah Manuver Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Pelaksanaan Persuasi Pemilu melangkahi Jasa Telekomunikasi dilarang menolakkan biaya kepada Pelanggan. Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberikan alokasi waktu yang selevel dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. Yuridiksi dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi kampanye begitu juga dimaksud dilaksanakan maka dari itu kreator Telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun nan dapat dikategorikan sebagai kampanye yang anti dengan predestinasi peraturan perundang-undangan. Produsen Telekomunikasi dilarang melakukan penggalangan dana cak bagi keperluan Kampanye Pemilu yang dipungut berpangkal pelaksanaan Kampanye Pemilu melewati Jasa Telekomunikasi. Penggubah Telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif kepada pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap garis hidup n domestik Qanun Nayaka ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kanun perundang-ajakan. Sensor dan pengendalian atas pelaksanaan Propaganda Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh BRTI. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, BRTI berkoordinasi dengan Badan Supervisor Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Area, Pengontrol Pemilu Kabupaten/Kota, Peramal Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Asing Area sesuai dengan predestinasi peraturan perundang-invitasi. —— Bos Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, HP 0811898504, Email [email protected], Tel/Fax Perigi ilustrasi Siaran Pers No. 513/HM/KOMINFO/11/2022 akan halnya Menkominfo Tiga Isu Prioritas DEWG Jadi Perhatian Atasan Negara G20 Hasil aman itu juga memuat tiga isu privilese nan sudah dibahas privat kontak pertemuan Digital Economy Working Group DEWG. Selengkapnya Source

bagaimana cara menyampaikan program peserta pemilu melalui kegiatan kampanye